HINDARI KONFLIK, PIKIRKAN SOLUSI! (MEMBACA KEKISRUHAN PENGGANTIAN NAMA BANDARA BIL MENJADI ZAM) Bagian 2/Habis

HINDARI KONFLIK, PIKIRKAN SOLUSI!
(MEMBACA KEKISRUHAN PENGGANTIAN NAMA BANDARA BIL MENJADI ZAM) Bagian 2/Habis

Oleh:
H. Nuriadi Sayip

Tidak mengherankan, bukan. Betapa nama itu begitu besar pengaruh dan perannya pada sebuah diri atau subyek di mana ia dilekatkan. Hanya gara-gara nama akhirnya kita mengencangkan urat syaraf kita semua untuk saling menunjukkan ‘kebenaran’ dari posisi kita masing-masing. Hanya karena nama akhirnya kita ‘tersulut’ untuk mmeperlihatkan siapa diri kita di depan publik. Hanya gara-gara nama akhirnya kita gaduh dan berusaha untuk saling menegasikan antara satu pihak dengan yang lainnya. Hanya gara-gara nama akhirnya kita memulai memamahbiakkan sintom-sintom keterpecahan, yang sejatinya kita ini satu: sebagai satu bangsa Sasak, sebagai satu umat Islam, dan sebagai  satu ikatan kewarga-negaraan dalam teritori provinsial. Hanya gara-gara nama akhirnya kohesifitas sosial kita mulai  terganggu. Hanya gara-gara nama status-status yang berbau rasis dan provokatif akhirnya cukup jamak melintas di beranda facebook, yang membuat kita sedikit demi sedikit tersulut.

Solidaritas Organik dan Mekanik

Emeil Durkheim, dedengkot ahli sosiologi strukturalisme fungsional, pernah menyebutkan bahwa terdapat dua macam solidaritas yang sejauh ini muncul dalam sosial masyarakat.  Dua solidarias tersebut adalah soliadaritas mekanik (mechanic solidarity) dan solidaritas organik (organic solidarity).  Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang dilandasi oleh rasa ikatan emosional, satu keluarga, satu kelompok, satu komunitas, yang menyebabkan semua individua di dalamnya merasa satu bagian yang tidak terpisahkan, yang menyebabkan semua harus seragam. Ini kemudian mewujud sebagai ikatan persaudaraan yang langgeng dan padu (Gemeinschaft). Sementara itu, solidaritas organik, sebaliknya, tidak atau kurang dilandaskan pada satu ikatan emosional melainkan dilandaskan pada pengetahuan yang sama serta pada kepentingan atau tugas tertentu. Dengan demikian, solidaritas tidaklah menjamin hadirnya kohesifitas komunal yang padu, tetapi membiarkan setiap individu berjalan secara tidak seragam (Gesselschaft).

Pada titik ini, masalah penggantian nama  dari BIL ke ZAM benar-benar menguji sejauh mana dan seperti apa model solidaritas yang kita miliki. Cukup terasa bahwa solidaritas mekanik-lah yang lebih mencuat di ruang publik, ketimbang yang kedua. Hal ini terjad didorong oleh sentimen-sentimen primordial yang terwujud dalam bingkai kesatuan kedaerahan dan organisasional.  Yang saya maksud dengan hal ini adalah, misal, gara-gara berasal dari satu daerah maka sejumlah masyarakat ikut dan merasa terpanggil untuk menyuarakan sikap. Faktanya, sebagain besar orang dari Lombok Timur cenderung mendukung penggantian nama bandara, sebaliknya sebagian besar masyarakat Lombok Tengah merasa terpanggil untuk menolak pengganitian nama bandara dan ingin tetap dengan nama semula. Contoh lain, meskipun ini perlu dicek lebih jauh, gara-gara menjadi pengikut/abituren NW, maka merasa terpanggil untuk memperjuangkan nama ZAM sebagai nama baru bandara, dan gara-gara organisasi NU (yang kebetulan basis massanya sebagian besar di Lombok Tengah) merasa terpanggil untuk mempertahankan nama BIL. Jika begini adanya terus-menerus, penggantian nama ini sudah kontraproduktif lagi bagi kehidupan bermasyarakat kita. Karena sentimen yang berada di balik dua kekuatan adalah sentimen identitas yang sangat primordialis. Dan sungguh ini tidak menarik.

Konflik Sosial

Kondisi anomik yang dibumbui oleh sentimen-sentimen primordialis sejatinya akan bisa berdampak munculnya chaos atau konflik sosial yang besar. Dan, siapapun orangnya terlebih saya pribadi, sangat tidak mengharapkan hal ini terjadi. Terlalu besar biaya, waktu, dan energi yang harus dihabiskan untuk mengatasi ini, jikalau konflik sosial terjadi.

Dalam sosiologi, teori konflik merupakan tandingan dari teori strukturalisme fungsional. Apabila teori yang kedua, menurut Talcot Parsons, menekankan pada aspek keterpaduan, keteraturan, dan keharmonisan setiap elemen di dalam masyarakat, maka teori pertama (teori konflik) memandang bahwa konflik (sosial) sudah menjadi bagian yang lumrah terjadi. Menurut Lewis Coser, segregasi sosial yang bermula dari konflik bisa mnjadi awal untuk munculnya sebuah perubahan dan kemajuan suatu masyarakat untuk menjadi lebih baik. Ketika teori struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik equilibrium, maka teori  konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan.

Dalam kerangka ini, tampaknya kegaduhan yang terjadi dengan isu penggantian nama bandara ini jelas  terlihat disebabkan oleh kepentingan masing-masing pihak yang berbeda. Kepentingan-kepentingan tersebut disleubungi dengan argumentasi yang sangat beralasan, menurut masing-masing pihak. Di satu pihak, penggantian nama bandara adalah perlu karena hampir semua bandara yang ada di Indonesia ini menggunakan nama pahlawan nasional sebagai nama/identitas resminya. Dan jelas adanya, TGHKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah Pahlwan Nasioanl satu-satunya dari NTB,  yang kemudian menjadi milik dan kebanggaan bersama. Atas dasar itulah, menurut mereka, sudah sepantasnyalah dan seyogyanyalah nama beliau menjadi nama baru bandara. Sementara di pihak yang lain, penamaan dengan menggunakan TGKH ZAM ini dilihat sangat politis, dan terkesan nama ini menjadi “hegemoni simbolik” dari organisasi sosial keagamaan yang didirkikan oleh Maulana Syekh sendiri.

Akibatnya, atas dasar ini, kemarin pagi sejumlah kelompok masyarakat yanng digawangi oleh Bupati Lombok Tengah dan tokoh masyarakatnya melakukan istigosah dan melakukan cap jempol darah sebagai wujud protes dan penolakannya atas nama tersebut. Tidak kalah sengitnya, kelompok yang pertama pun sudah mulai ancang-ancang untuk melakukan hiziban dan doa bersama di bandara. Jika ini dibiarkan, mau bagaimana jadinya daerah kita ini? Apa iya energi kita akan dihabiskan gara-gara nama baru ini dan kemudian melalaikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar di dalam membangun daerah ini? Lebih-lebih, saat ini, saudara-saudara kita di Lombok Utara dan Lombok Timur hmasih sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk memulihkan dari peristiwa gempa.

Memikirkan Solusi

Jikalau kita mengikuti kejadian ini secara intensif, menurut saya, sebenarnya ada celah yang menjadi jalan keluar (solusi) untuk menyelesaikannya secara arif dan damai. Dari pengakuan sejuamlah tokoh yang mengikuti atau berorasi saat istigosah kemarin, mereka melakukan protes keras atas penggantian nama bandara ini disebabkan karena terjadinya miskomunikasi. Yang saya maksud dengan ‘miskomunikasi’ ini adalah proses komunikasi antara pihak yang mengajukan nama ke pusat (sebut saja: pihak provinsi) dengan pihak atau stakeholders di kabupaten Lombok Tengah sejauh ini belum mencapai titik kesepakatan. Menurut pengakuan mereka, jika mereka diajak untuk duduk bersama dn berbicara prinsip ‘win win solution’, tentu mereka akan bersetuju. Menariknya, mereka sudah mulai mengendorkn posisi tawar mereka dlam hal ini. Bahkan mereka sama sekali tidak mempersoalkan nama besar Maulana Syekh sebagai nama baru bandara, asalkan mereka benar-benar diajak untuk membahasnya. Nah, ini  adalah ‘titik terang’ yang bisa direspon oleh pihak pertama untuk memulai lagi semacam ‘rembug ulang’  dalam rangka mencari kesepakatan bersama. Masak iya, mereka akan mengorbankan rakyatnya, hanya gara-gara persoalan ini. Tentu tidak, bukan?

Untuk itu, dalam pandangan saya, seharusnya pihak pertama berusaha mengendorkan ‘ego’ dan mau bersikap ‘kalah-kalah pokokt menang’ dalam rangka mengajak dan mengundang pihak kedua untuk duduk bareng dan menyelesaikan secara damai. Setelah itu, saya pribadi bermimpi, semua pihak (dari gubernur, bupati Loteng, dan tokoh-tokoh masyarakat se-Lombok) melakukan konferensi pers yang menjelaskan kepada publik bahwa persoalan ini sudah terselesaikan dengan bentuk-bentuk penyelesaian yang akomodatif-aspiratif. Ah, semoga saya tidak bermimpi.

SEKIAN.